Sejarah Fakultas Hukum Undana

Sejarah Singkat

Fakultas Hukum adalah salah satu dari 11 Fakultas di Universitas  Nusa Cendana yang pada mulanya didirikan oleh Yayasan Berdikari pada bulan Mei 1965. Pada tanggal 1 Februari 1967 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Nomor : 08/PEND/Undana/1967, Fakultas HULMINAS BERDIKARI dimasukan ke dalam lingkungan Undana dengan nama Fakultas Hukum dan dibiayai oleh Yayasan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/O/1967 Fakultas Hukum diintegrasikan ke dalam FKK dan menjadi Fakultas Ketatanegaraan, Ketataniagaan dan Hukum (FKKH) yang tujuannya :

  1. Menyiapkan peserta didik yang memenuhi kemampuan akademik dan profesional yang dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat dan kebutuhan pembangunan.
  2. Mengembangkan ilmu yang ditekuni di samping untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga memperkaya kebudayaan nasional.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan pemfokusan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kebutuhan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Fakultas Hukum Undana juga berkembang pesat dan berubah menjadi Fakultas Hukum yang bersifat mandiri mulai pada tahun 1982, yaitu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 1982, Tanggal 1 September 1982. Sejak saat itu Departemen atau Fakultas Hukum yang menjadi bagian integral dari Fakultas Ketatanegaraan, Ketataniagaan, dan Hukum (FKKH) menjadi suatu Fakultas yang mandiri, yaitu Fakultas Hukum Undana.

Sejak menjadi Fakultas yang mandiri, maka Fakultas Hukum selalu tetap konsisten untuk berbenah diri dan menatakelola kelembagaannya, di mana sejak awal mula didirikannya telah dikembangkan tiga jurusan, yaitu; 1) Jurusan Hukum Pidana; 2) Juruan Hukum Perdata; dan 3) Jurusan Hukum Tata Negara. Namun sejalan dengan hasil konsorsium ilmu hukum pada tahun 1977 di Jakarta yang menganjurkan, bahwa sebaiknya di Fakultas Hukum dikembagkan ke dalam bentuk Bagian-bagian, bukan Jurusan. Akhirnya Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1988 melakukan Reformasi atau Perubahan status Jurusan di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, khususnya Fakultas Hukum yang berada pada Perguruan Tinggi Negeri termasuk Undana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Rektor Nomor 40 tahun 1988 tentang Perubahan Jurusan di Lingkungan Fakultas Hukum Undana  menjadi Bagian-bagian. Atas Dasar Keputusan Rektor Universitas Cendana Nomor 40 tahun 1988 tersebut maka dibentuk atau dibuka lima (5) Bagian Hukum di Fakultas Hukum Undana, yaitu; 1) Bagian Hukum Pidana; 2) Bagian Hukum Perdata; 3) Bagian Hukum Tata Negara; 4) Bagian Hukum Acara; dan 5) Bagian Hukum Administrasi Negara. Selanjutnya pada tahun 2006 sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya dosen   maka dibuka satu Bagian Hukum yaitu Bagian Hukum Internasional. Dengan demikian sampai dengan saat ini Fakultas Hukum Undana telah memliki 6 Bagian Hukum, yaitu: 1) Bagian Hukum Pidana; 2) Bagian Hukum Perdata; 3) Bagian Hukum Tata Negara; 4) Bagian Hukum Acara; 5) Bagian Hukum Administrasi Negara; dan 6) Bagian Hukum Internasional.

PROFIL FAKULTAS HUKUM UNDANA